Terkait Transaksi Elektronik

 

                                          Pemprov Sulut Bakal Bentuk TP2DD

Manado,TOPSULUT.COM-Untuk kemajuan suatu daerah di zaman digitalisasi saat ini mau tak mau pemerintah daerah dituntut harus mempersiapkan sarana penunjang dalam berbagai aspek.Salah satunya pemerintah provinsi Sulawesi Utara yang mana saat ini dalam mempersiapkan sekaligus pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah ( TP2DD ).

Ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Gubernur Sulut dengan Nomor 98 Tahun 2021 tentang pembentukan TP2DD Provinsi Sulut,merupakan langkah kebersamaan untuk menerapkan,mempercepat serta memperluas transaksi elektronik dalam tubuh pemerintah daerah atau elektronifikasi transaksi pemda.

Berlandasan itu Sekdaprov Sulut Edwin Silangen Meminta kepada TP2DD juga Bapenda Sulut agar secepatnya melakukan sosialisasi dalam jajaran internal pemprov,dikarenakan belum semuanya memahami betapa pentingnya digitalisasi.

“ Khususnya digitalisasi yang berkaitan dengan trnsaksi proses keuangan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun dengan masyarakat,meski sebagian kita di perangkat daerah telah melakukan digitalisasi secara internal,” ujar Silangen dalam memimpin Rakor Pembahasan dan Penyusunan Rencana Aksi Tim Percepatan serta Perluasan Digitalisasi Daerah ( TP2DD ) Provinsi Sulut di ruang C.J Rantung pada rabu  24/3 ).

“ Digitalisasi merupakan bagian proses pelayanan kita, untuk masyarakat agar lebih muda,lebih lancer dan lebih baik,termasuk pelayanan yang ada dijajaran pemerintah itu sendiri,” tambahnya.

Khusus digitalisasi yang akan dilaksanakan Bapenda Sulut dari sisi transaksi keuangan pembayaran pajak dan retribusi,terutama yang retribusi non tunai.

Lebih jauh,Silangen sangat yakin akselerasi  implementasi ETP bisa ditetapkan di Pemprov Sulut dan seluruh pemerintah yang ada di kabupaten dan kota.

“ Pertemuan Rakor ini selain untuk kita sosialisasi ,nantinya kita memetakan masalah-masalah yang juga akan diformulasikan menjadi rencana aksi TP2DD ini,sehingga Elektronik Transaksi Pemda ( ETP ) bisa kita lakukan di pemprov Sulut serta di 15 kabupaten dan kota,” bebernya.

Sementara,Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulut Arbonas Hutabarat menegaskan TP2DD merupakan forum koordinasi antar instansi serta pemangku kepentingan terkait ( steakholder ) yang ada di tingkat provinsi,kabupaten dan kota.

Lanjutnya,TP2DD dibentuk dengan tujuan mendorong inovasi,guna mempercepat dan memperluas pelaksanaan ETP,serta memotivasi integrasi ekonomi serta keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi,efektifitas,transparansi,dan tata kelola keuangan terintergrsai.

Dengan menunjuk Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 4 Maret 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, Serta Nota Kesepahaman antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,Kemendagri,Bank Indonesia,Kemenkeu dan Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang, Koordinasi Percepatan serta Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Dalam Rangka mendukung Tata Kelola Keuangan,baik Keuangan inklusif maupun Perekonomian Nasional.

Oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan memperkuat koordinasi dan harmonisasi kebijakan antara para pihak dalam rangka mempercepat penerapan dan perluasan elektronifikasi pemerintah daerah baik lingkup pemerintah daerah provinsi maupu pemerintah kabupaten dan kota.

Menurut Kepala Perwakilan BI di Sulut,ada tiga manfaat dengan percepatan serta perluasan ETP, pertama memperkuat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara,yang pada akhirnya akan mendukung tingkat pertumbuhan ekonomi  di pusat dan daerah ,serta inklusivitas ekonomi dipusat dan daerah,untuk pemerataan kesejahteraan.

Yang kedua,meningkatkan kualitas pelayanan public,baik itu kecepatan transaksi keuangan,dan transparansi,juga mencegah kebocoran pelayanan public.Dan yang terakhir mempercepat integrasi ekonomi dan keuangan digital,”kuncinya ( kix )